uu no 40 tahun 2008. 4456, LL SETNEG : 24 HLM. uu no 40 tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. UU ini menegaskan. Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) 12. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU No. NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 28 Tahun 1990 (X) PP No. pasal 45 ayat [1] UU No. , M. 000,00 (empat puluh miliar rupiah). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua. UU No. PERBANKAN SYARIAH . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 (UU/2008/43) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS I. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2008 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal. perubahan yaitu Undang Undang No. KETENTUAN UMUM 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. 6 Tahun 2009 (X) Permen No. 9 Tahun 2009. Kementerian Komunikasi dan Informatika. PP No. Fax: +62 21 - 2270 . Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang No. Dokumen ini berisi 16 bab dan 191 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak lain yang terkait dengan perseroan terbatas. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimanaUndang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. UU No. 106, TLN NO. II. Pasal 27 ayat (3) UU No. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga)Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2008/NO. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiMelihat kebutuhan dunia usaha dan pelaku usaha akan penerangan sekitar pelaksanaan dan dampak Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,Undang UndangUndang – Undang Dasar 1945UU No. Sejak UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. 170, TLN NO. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 (UU/2008/4) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyebutkan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasam, atau pemilihan berdasarkan para ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusa dan kebebasan dalam. Sayangnya file disana belum lengkap dengan penjelasannya. PASAL . 40 Tahun 2014. there is no objection to the relevant application. U. Amar Putusan:1. 36, LN. UU No. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). Diarsipkan 2016-10-04 di Wayback Machine. Pasal 15 ayat (1) UU No. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008). Republik Indonesia, Undang-Undang No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2007/NO. (UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 40. 2. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 2008/NO. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 3UU asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9 Tahun 2014; No. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,Undang-Undang No. 2. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU ITE. No. , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009. . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-Undang No. A. 2008/NO. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Judul. 000. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, danPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang (UU) No. Bentuk. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. 2008. Undang-undang (UU). UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers . 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan 2009 Download: 66. 109, TLN No. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang€ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 37, LN. Sejarah. 11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. 106 Tahun 2007, TLN No. pemahaman. 000. STATUS PERATURAN. 7Dedi Mulyadi, Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance, 2012, hlm. 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 6. Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. 12, LN. 4852, LL. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. 2008. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG NO. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 51, LN. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Yang dimaksud dengan “asosiasi modal” adalah bahwa modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapatUndang-undang (UU) No. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 24 tayangan 19 halaman. Beberapa hal. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. Berikut ini adalah contoh akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU No. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. 4881, LL SETNEG : 7 HLM. 1. bahwa umat manusia berkedudukan sama di. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7. 7 TAHUN 1992 Menimbang : a. dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi. •. Selain UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan 9 Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agama, ada pula UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yangUU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2008/NO. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG. Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan ^mendistribusikan adalahperaturan perundang-undangan antara lain; UU No. Mencabut : UU No. 43, LN. 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam UU a quo (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi); (3) Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSL, dalam proses. nomor 40 tahun 2008. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikUU No. Download : Kepres Objek Vital. Tujuan pemberdayaannya dalam UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1),. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. 2008/NO. ABSTRAK:. Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum. 000. Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762). _____, UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal: i. Undang-undang (UU) NO. PP No. Nomor. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax namun mengenal istilah berita bohong. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). dan . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dicabut dan. 33 Tahun 2004, UU No. Diakses pada tanggal 12 November 2011. KETENTUAN UMUM 2. 2008/NO. TB Simatupang No. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE men­jelaskan pelaku kejatahan ras, “Setiap orang.